Kehidupan masa kini, rasa-rasanya, semakin dibikin rumit dari waktu ke waktu. Karena dibikin rumit, manusia seperti kehilangan selera humor. Barangkali lebih parah, nuraninya mati. Gara-gara kentut, orang bisa dipenjara. Gara-gara memungut kakao yang jatuh, sebuah perusahaan menuntut seorang nenek ke pengadilan. Segalanya dibuat harus prosedural.

Lucunya, semakin prosedural suatu sistem, seringkali jadi bikin rumit. Acara open house presiden misalnya. Orang miskin mustahil bisa masuk apalagi bertemu sang presiden, karena untuk menghadiri acara semacam itu, seseorang harus berpenampilan sesuai prosedur. Harus memakai kemeja, harus memakai sepatu, dan lain-lain. Ironinya, presiden tersebut dipilih juga oleh mereka yang kesehariannya bersendal jepit dan berkaos oblong. Bayangkan, hal tersebut terjadi di sebuah negara yang memiliki falsafah ‘Bhinneka Tunggal Ika‘ dan sangat gemar meneriakkan demokrasi, toleransi, pluralisme, dan anti-diskriminasi. Lucu, bukan?!

Seorang yang menjadi korban kecelakaan, misalnya tertabrak mobil, tidak bisa langsung mendapatkan perawatan dari rumah sakit, meskipun sekarat, jika tidak ada orang lain yang bertanggung jawab dan menanggung biaya perawatan. Padahal, bisa jadi orang tersebut hidup seorang diri, atau keluarganya jauh. Mungkin perawat dan dokter ingin menolong, tapi prosedur melarang. Di sisi lain mereka pun belum tentu sanggup menanggung biaya sang korban. Prosedural, tapi amoral.

Lalu, bukankah cerita korupsi di negeri ini juga bermula karena segala sesuatunya harus prosedural?! Bukannya anti-prosedur, tapi sebuah prosedur semestinya tidak menghalangi seseorang untuk bersikap sebagai manusia. Atau barangkali lebih baik jika suatu prosedur dibuat untuk memanusiakan manusia. Misalnya, jika Anda sebagai seorang Lurah, Anda tidak layak menyalahkan seseorang yang tidak mau membuat KTP karena penghasilan orang tersebut setiap bulannya belum tentu mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari, sementara proses pembuatan KTP di kelurahan yang Anda pimpin bisa mencapai harga setengah dari penghasilan orang tersebut. Justru tugas Anda lah -sebagai lurah- untuk membuatkan KTP bagi orang tersebut. Meskipun menyalahi prosedur.

Sebuah prosedur dibuat pada dasarnya untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Agar suatu proses dilakukan secara bertahap, teratur serta ‘adil’. Akan tetapi, manusia sebagai unsur terpenting dari suatu proses yang dilakukan secara prosedural, seringkali dilupakan. Kondisi manusia yang berbeda-beda sering menjadi unsur penyebab suatu prosedur tidak berjalan sempurna. Sayangnya, penyusun prosedur, yang juga manusia, selalu melupakan hal ini.

Contoh sebuah prosedur yang baik, yang dapat kita temukan adalah prosedur shalat. Normalnya, shalat wajib dilakukan dengan berdiri. Akan tetapi, prosedur normal itu boleh dan malah dianjurkan untuk dilanggar jika seseorang dalam kondisi sakit, atau tidak mampu untuk melakukan shalat. Misalnya sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh berbaring. Anda juga boleh bertayammum dalam keadaan sakit atau dalam situasi tidak ada air sama sekali. Justru ketika seseorang tidak mampu, tapi memaksakan diri, maka orang tersebut wajib untuk diberi peringatan.

Prosedur semacam itu, terus terang saja, sulit ditemukan. Entah dengan sekarang, tapi bertahun-tahun lalu kita sering menemukan seorang anak yang berhenti sekolah gara-gara belum membayar uang bulanan sekolah. Itu terjadi di sekolah, lembaga yang bidang utamanya mengajar dan mendidik manusia. Maka, tidak mengherankan jika dari sekolah tersebut menghasilkan manusia-manusia yang ‘kejam’, tapi dibenarkan oleh prosedur.

Komputer dan robot adalah contoh benda-benda yang bisa melakukan segalanya sesuai prosedur, dan harus sesuai prosedur, karena keduanya diciptakan untuk itu. Maka, jika manusia dituntut harus selalu melakukan segalanya sesuai prosedur dan tidak boleh sedikitpun keluar dari prosedur tersebut, bukankah itu sebuah cara untuk menjadikan manusia sebagai benda?! Yakin, siapa pun tidak ingin hal tersebut terjadi.